REFORMASI BIROKRASI KEHUTANAN

Reformasi merupakan langkah untuk membangun pemerintahan yang demokaratis serta ditegakkannya hukum dalam rangka tertib sosial masyarakat berbangsa dan bernegara, dalam rangka mewujudkan pembaruan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Proses pembaruan tersebut searah dengan kecenderungan perkembangan paradigma pemerintahan dan pembangunan global.[1]
Pemerintah dalam melaksanakan urusan publik dalam mewujudkan tujuan bernegara, tidak dapat berbuat semena-mena karena setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan.[2] Mengingat tugas birokrasi ini sangat vital dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, maka profesionalisme birokrasi mutlak menjadi ruh, derap, dan langkah setiap aparat birokrasi.[3]
Birokrasi menurut Hegel perlu menciptakan suatu struktur yang dapat menjembatani negara, yang merefleksikan  kepentingan umum, dengan civil society yang terdiri dari berbagai kepentingan khusus dalam masyarakat.[4] Masyarakat kemudian tidak bisa hanya dianggap sebagai suatu kepentingan semata, karena terlepas dari masyarakat merupakan titik tolak pembangunan suatu bangsa, dalam hal ini dalam proses reformasi birokrasi di sektor kehutanan membutuhkan suatu kearifan yang sudah terbangunan dalam masyarakat secara turun temurun.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Didalam konsideran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menerangkan:

Bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Sementara itu menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.

Birokrasi di sektor kehutanan tidak bisa menganggap lingkungan hidup sebagai benda bebas yang dapat digunakan sepenuhnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, masyarakat sebagai keseluruhan akan melihat lingkungan hidup sebagai bagian dari kekayaan nyata yang tidak dapat lagi diperlakukan sebagai suatu benda bebas (rex nullius). Mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan oleh pelaku ekonomi bukan sebagai himbauan, tetapi menjadi tuntutan realitas dan sangat realistis dalam dinamika pembangunan berkelanjutan di Indonesia.[5]

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, konflik hutan antara masyarakat dengan perusahaan sering sekali terjadi, seperti halnya masyarakat adat dayak bentian, kutai barat-kalimantan timur dengan perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di sektor hutan tanaman industri. Kehidupan masyarakat adat Bentian tidak terlepas dari hutan dan tanah yang merupakan sumber penghidupan, masyarakat adat bentian sangat mengantungkan hidupnya dari hutan dan tanah, dalam hukum adat Bentian terhadap hutan dan tanah terbagi sebagai berikut, masyarakat Adat Bentian memberlakukan system denda bagi yang melanggar misalnya seseorang memasuki hutan milik orang lain, maka orang tersebut dikenakan denda adat berupa 2-5 buah guci tergantung besarnya kesalahan orang tersebut. mengambil madu dengan sembarangan dan memotong rotan dengan sembarangan akan dikenakan denda adat sesuai dengan bobot kesalahanya. Kehadiran Hutan Tanaman Industri telah menggusur 72 Kepala Keluarga pemilik lahan. Kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah membabat habis sumber penghasilan andalan non kayu, yakni rotan. Walaupun harga rotan dapat dikatakan jatuh, namun bagi masyarakat masih bisa menunjang keperluan untuk menyekolahkan anak mereka, mengganti rumah, mengawinkan, berobat dan menggunjungi keluarga. Hal ini disampaikan dalam perkara No. 35/PUU-X/2012 di Persidangan Pengujian Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 05 Juni 2012. Dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah mengembalikan hak adat yang sebelumnya dirugikan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
Keberadaan masyarakat adat adalah fakta sosial sejak lama di Indonesia. Bahkan jauh sebelum bentuk Republik diproklamasikan tahun 1945. Dalam masa pergolakan menuju republik, kelompok-kelompok intelektual mengagregasi kepentingan-kepentingan masyarakat adat untuk menjadi salah satu argumentasi menuntut kemerdekaan, di samping hal-hal penting lainnya. Namun, dalam semangat nasionalitas yang meninggi, lokalitas adat tidak dimasukkan sebagai penyangga hukum (hak) dasar.[6]
Masyarakat adat hidup dengan pola hidup kemasyarakatan tempat dimana hukum itu berproses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil dari proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dari hukum tersebut. Kehidupan masyarakat adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.[7]
Ironisnya, justru masyarakat di sekitar hutan hanya memperoleh manfaat yang tidak seberapa dari keberadaan hutan tersebut, sehingga kehidupan ekonomi merekapun kadang memprihatinkan. Bahkan rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan menjadi alasan klasik terjadinya kerusakan hutan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat dilakukan dengan mengambil manfaat langsung dan tidak langsung dari keberadaan hutan. Sebagai contoh, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari imbal jasa lingkungan bagi yang telah berperan dalam melestarikan hutan ataupun memperoleh manfaat dari hasil hutan.
Perlu dipahami oleh semua pihak bahwa reformasi birokrasi di sektor kehutanan merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas dan menindak tegas perusakan kawasan hutan demi kepentingan masyarakat dan masa depan bangsa dan negara, hal ini perlu ditinjau kembali dengan melihat bagaimana masyarakat mengelola hutan, karena pada dasarnya kearifan lokal yang sudah tertanam dalam adat dan budaya masyarakat kemudian tidak perlu di dustai dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan hutan ke arah yang bahkan tidak memberikan masyarakat keuntungan.
Paradigma mendominasi alam harus segera digeser ke paradigma harmonisasi dengan alam. Guna mendukung pergeseran paradigma di atas, syarat penting yang harus dipenuhi yaitu penguatan internalisasi dan institusionalisasi perspektif ekologis kepada segenap stakeholder. Proses penguatan tersebut bukan saja membutuhkan pengetahuan (knowledge), tetapi lebih dari pada itu juga membutuhkan kearifan (wisdom). Hal ini sangat penting karena hanya kearifanlah yang mampu mengatasi keterbatasan dan keangkuhan manusia dalam membuka rahasia alam.[8]



OLEH : FEBRIAN CHANDRA
16 APRIL 2018 


[1]Adian Firnas, Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Era Reformasi, Jurnal Review Politik, Volume 06 No 1 Juni 2017, UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, hal. 170-171.
[2]Ridwan HS, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 230.
[3]Adian Firnas, Op, Cit, hal. 165.
[4]Syafuan Rozi, Zaman Bergerak Birokrasi di Rombak : Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006, hal. 13.
[5] Helmi, “Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Volume IV No V, 2011, hal. 101.
[6]Mohammad MulyadI, Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 4 Desember 2013hal. 227.
[7]Ibid
[8]Iskandar, Hukum Kehutanan  Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 30.

0 Komentar Untuk "REFORMASI BIROKRASI KEHUTANAN"

Post a Comment