REFORMASI BIROKRASI (BIROKRASI BUKAN POLITIK)


Negara Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatunya harus diatur dengan hukum untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Untuk bisa mencapai tujuan itu pemerintah harus bisa memuaskan kebutuhan rakyat yang nantinya bisa menerima dan mendukung kebijakan dan program-program pemerintah. Pemerintah harus mau mendengar, mengamati, dan menyaring melalui tuntutan-tuntutan politik yang secara ajeg dituntut oleh oleh berbagai kelompok kepentingan di Indonesia.[1]

Reformasi yang sedang dijalankan oleh bangsa Indonesia merupakan langkah untuk mewujudkan pembaruan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan terbangunnya sistem pemerintahan negara yang demokratis serta dihormati dan ditegakkannya hukum dalam rangka tertib sosial masyarakat berbangsa dan bernegara. Reformasi tersebut ditandai dengan proses demokratisasi yang semakin tumbuh dan berkembang; perberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang; penegakan supremasi hukum; pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; penghornatan atas hak asasi manusia, dan lain-lain. Proses pembaruan tersebut searah dengan kecenderungan perkembangan paradigma pemerintahan dan pembangunan global.[2]

Sebagai bangsa yang terus berproses masyarakat menginginkan postur birokrasi yang efektif, efisien, profesional, dan tidak terintervensi oleh kepentingan politik praktis. Oleh karena itu permaslahan birokrasi dengan persoalan-persoalan politik praktis mutlak selalu dilakukan . Dengan demikian penguatan etika birokrasi menjadi masalah krusial yang harus dilakukan jika pemerintah ingin menjadikan birokrasi lebih profesional. Etika di sini dimaknai secara luas sebagai nilai-nilai ideal yang seharusnya dijadikan dasar dalam penyelenggaraan urusan publik. Artinya etika berkaitan dengan aspek-aspek perilaku yang baik seperti akuntabel, responsif, transparan, bebas KKN, netral, tidak diskriminatif, sopan, dan nilai-nilai lainnya.[3] Pemerintah dalam melaksanakan urusan publik dalam mewujudkan tujuan bernegara, tidak dapap berbuat semena-mena karena setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan.[4]
Selain itu dalam birokrasi pemerintah yang strukturnya mulai dari pusat pemerintahan sampai ke struktur di bawah di desa-desa ditempati oleh sumber daya manusia yang besar sekali. Sumber daya manusia ini bisa direbutkan untuk mendukung partainya. Oleh karena itu, upaya untuk merebut posisi pada departemen-departemen tertentu lebih-lebih pada departemen pengelola sumber dana dan sumber daya manusia yang besar merupakan program partai yang tidak terang' terangan tampil di permukaan akan tetapi merupakan minat yang paling besar.[5]
Birokrasi relatif menjadi instrumen politis atau alat untuk mencapai logika kekuasaan yaitu mendapatkan, meningkatkan, memelihara dan memperluas kekuasaan aktor, elit atau faksi politik tertentu. Birokrasi yang sehat idealnya menjadi fasilitator dan pelayan publik yang profesional untuk semua golongan.[6]

Birokrasi yang ideal dan sehat untuk Indonesia adalah birokrasi yang tidak menjadi partisan berpolitik saat Pemilu dan tidak diskriminatif dalam rangka memobilisasi dukungan publik untuk kemenangan partai atau aktor tertentu. Birokrasi yang ideal dan sehat adalah birokrasi yang menjaga jarak terhadap partai politik, bersikap profesional, sensitif terhadap keinginan publik yang membutuhkan efisiensi dan kualitas.[7]

Mengingat tugas birokrasi ini sangat vital dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, maka profesionalisme birokrasi mutlak menjadi ruh, derap, dan langkah setiap aparat birokrasi. Politisasi birokrasi dalam kancah politik praktis sesaat jelas merusak tatanan birokrasi profesional yang diidamkan.[8] Ada beberapa tipe birokrasi ideal yang ditawarkan oleh Weber :

1.    Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
2.    Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3.    tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain.
4.    setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kontrak.
5.   Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6.  Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
7.     Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merita sesuai dengan pertimbangan yang obyektif.
8.   Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya.
9.     Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.[9]

Partai politik di Indonesia kebanyakan mempengaruhi, menguasai dan mengeksploitasi birokrasi pemerintah beserta sumber sumbernya untuk kepentingan partainya tidak bisa dielakkan. Birokrasi pemerintah akan senantiasa menjadi incaran partai politik yang berkuasa untuk membangun bangunan politiknya di birokrasi.[10]

Menurut Sondang P Siagian birokrasi harus netral, artinya prinsip ini diinterpretasikan dengan mengatakan bahwa birokrasi pemerintah harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya , terlepas dari pengaruh partai politik manapun yang berkuasa karena menang dalam pemilihan umum. Interpreteasi demikian dianggap tepat sepanjang partai politik yang berkuasa tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang bersangkutan dan mengoperasionalkan mekanisme kerja, sehingga berbagai upaya pencapaian tujuan berlangsung dengan efektif,efisien,dan produktif.[11]

Birokrasi yang di bangun di Indonesia kemudian menciptakan anomali bahwa birokrat yang berada pada tubuh birokrasi di Indonesia adalah para politisi yang berada di balik layar. Kemudian banyak kasus terjadi yang menggambarkan bahwa kekuasaan tertinggi dari suatu birokrasi adalah hasil politisasi secara tidak langsung para birokrat, dalam upayanya memenangkan salah suatu kekuasaan politik orang lain, terkhusus di daerah menjadi hal yang sangat wajar hal itu dilakukan. Namun pada akibatnya banyak para birokrat yang tidak bekerja sesuai dengan keahliannya, karena alih-alih menjadi politik balas budi, kepentingan masyarakat banyak menjadi terabaikan.
Idealnya posisi birokrasi, adalah sebagai pelaksana kebijakan, yang memberikan pendampingan dalam memasok kepentingan publik, menegakkan aturan lewat aturan-aturan dan pengawasan, memperlakukan  setiap warga negara sama dan setara, tanpa memandang, suku, ras, golongan, agama, atau terutama preferensi politiknya.[12]

OLEH : FEBRIAN CHANDRA
13/12/2018


[1] Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm 27-28
[2] Adian Firnas, Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Era Reformasi, Jurnal Review Politik, Volume 06 No 1 Juni 2017, UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Hlm 170-171
[3] Ibid,  Hlm 187
[4] Ridwan HS, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm 230
[5] Miftah Thoha, Op, Cit, Hlm 178
[6] Syafuan Rozi, Zaman Bergerak Birokrasi di Rombak : Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006, Hlm 2
[7] Ibid,  Hlm 8
[8] Adian Firnas, Op, Cit, Hlm 165
[9] Miftah Thoha, Op, Cit, Hlm 17-18
[10] Ibid, Hlm 178-179
[11] Adrian Firnas, Op, Cit, Hlm 166-167
[12] Syafuan Rozi, Op, Cit, Hlm 149

0 Komentar Untuk "REFORMASI BIROKRASI (BIROKRASI BUKAN POLITIK)"

Post a Comment