BIROKRASI SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK DI INDONESIA

Asumsi bahwa birokrasi merupakan aktor politik menegaskan kebutuhan untuk mengidentifikasi kepentingan politik birokrasi publik. Tentunya, kepentingan birokrasi publik terkait erat dengan power dan nilai yang dimilikinya. Kendati hasil akhir interaksi antara power, value, dan interest ini sangat beragam di setiap negara karena sifatnya yang time-spesific dan country-spesific, tetapi secara teoritik birokrasi publik memiliki kepentingan politik sebagai berikut:

1.  birokrasi publik cenderung memperbesar anggaran. Kecenderungan ini mengakibatkan birokrasi publik sering disebut sebagai 'budget maximizer';
2. birokrasi cenderung menjaga stabilitas karir mereka. Perubahan-perubahan kecil yang ditujukan kepada perubahan struktur dan proses birokrasi publik yang diarahkan untuk meminimalkan aktualisasi power politik institusi birokrasi akan menimbulkan sikap resistensi birokrasi publik;
3.  sebagian birokrasi publik berkepentingan terhadap standard operating procedure (SOP) yang birokratis, karena memberikan kesempatan kepada birokrasi untuk mempraktekkan perilaku rent-seeking dalam proses penyampaian pelayanan publik.[1]

Bahwa argumen administrasi dalam pemerintahan merupakan bagian dari proses politik mengandaikan peluang keterlibatan birokrasi dalam proses politik. Tentunya, aktor politik hanya akan bisa terlibat aktif dalam proses politik ketika ia memiliki power. Masalahnya, power seperti apa yang dimiliki birokrasi. Secara teoritik, birokrasi beberapa sumber kekuasaan yakni: penguasaan informasi dan keahlian, kewenangan yang terkait dengan pengambilan kebijakan, memonopoli legitimasi politik dan instrumen koersif, sifatnya yang permanen dan stabil, diskresi, penguasaan resources, perannya sebagai personifikasi negara.[2]
Pada prinsipnya pengangkatan dan penempatan Aparatur Sipil Negara haruslah didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya, sesuai dengan bidang tugas yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Untuk mencapai profesionalisme dalam pekerjaannya Aparatur Sipil Negara harus menjaga Netralitasnya dari kehidupan politik agar Aparatur Sipil Negara bisa lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.[3]
Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Permasalahan diatas menurut hemat penulis sebenarnya bisa diatasi dengan menciptakan jenjang karir yang adil seadil adilnya bagi para birokrat, terlepas dari itu politik-politik di pusat ataupun daerah harus terlepas dari pandangan bahwa kedekatan personal adalah kedekatan di luar pekerjaan. Pemerintah pada dasarnya dapat harus memberikan jabatan kepada para aparatur yang benar-benar memiliki penilaian tinggi. Namun unsur prestasi kerja merupakan sebagai salah satu unsur yang dinilai tidak mempunyai kriteria yang jelas, dalam arti tidak ada standar yang dapat dijadikan pegangan dalam menilai seberapa baik seorang pegawai melakukan pekerjaannya. Proses penilaian lebih bersifat rahasia sehingga kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka atau tidak transparan. Atasan langsung sebagai pejabat penilai hanya sekedar memberikan nilai tidak memberikan klarifikasi hasil dari penilaian dan bagaimana tindak lanjutnya. Atasan langsung cenderung hanya sebagai legalitas dari hasil penilaian belum menjadi motivator bagi pegawai yang dapat memperbaiki kinerja yang selama ini dilakukan.
Seharusnya para birokrat harus terus diuji setiap tahunnya, maksudnya adalah para birokrat harus menjalani tes kinerja setiap akhir tahun, hal ini digunakan untuk mengevaluasi, apakah birokrat ini terus memiliki peningkatan pengetahuan, peningkatan etika dan peningkatan kinerja dalam pekerjaannya. Karena proses promosi dan degradasi dalam struktur birokrasi adalah suatu hal yang biasa, jika birokrasi itu benar-benar bersih. Berbeda halnya jika politik sudah ikut campur didalamnya, maka kualitas akan terabaikan dan digantikan oleh kuantitas.


[1] Alamsyah, Reposisi Peran Birokrasi Publik dalam Proses Politik Lokal, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung, Nomor 1, April 2003, Hlm 58
[2] Ibid, Hlm 57-58
[3] Sukamto Satoto, Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara, Jogjakarta, 2012, Hlm 200-201

0 Komentar Untuk "BIROKRASI SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK DI INDONESIA"

Post a Comment