SEJARAH POLITIK BIROKRASI DI INDONESIA


Di awal Kabinet Parlementer di bawah UUD 45, partai-partai politik yang berada di pemerintahan menanam pengaruh kepada pejabat dan pegawai-pegawai pemerintah. jalur hierarki dari departemen pemerintah menjulur ke bawah sampai ke tingkat desa. Sementara itu peranan budaya patrimonial yang menekankan pada peranan bapak sangat kuat. Sehingga jika pemimpin suatu departemen dari partai politik tertentu, maka seluruh warga departemen itu menjadi anak buah dan berada di bawah pengaruhnya.
Setelah pemilihan umum 1955, gejala seperti itu semakin jelas. Tidak jarang terjadi suatu departemen yang dipimpin oleh menteri dari partai tertentu, maka seluruh departemen mulai dari tingkat pusat sampai ke desa menjadi sewarna politik menterinya. Dahulu Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh seorang Menteri dari PNI, maka mulai dari pegawai di kementerian sampai Lurah dan Kepala Desa di Indonesia adalah berpartai PNI. Demikian pula Kementerian Agama yang dipimpin oleh menteri dari partai NU, maka mulai menteri, pejabat-pejabat di Kementerian Agama sampai ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan semua orang NU. PKI demikian pula masuk ke semua lini pada masingmasing kementerian, bahkan oknum-oknum (meminjam istilah yang amat populer di masa pemerintahan Orde Baru) militer pun dipengaruhi oleh PKI.
Kejadian seperti ini berlangsung cukup lama, dan bahkan diperkuat lagi ketika datang pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Jendral Suharto dengan Golkarnya. Pada waktu pemerintahan Orde Baru ini semua pejabat pemerintah dari atas sampai ke tingkat bawah, semua Korpri dan keluarganya, semua ABRI dan keluarganya, dan kalau bisa semua rakyat Indonesia diharuskan masuk Golkar. Birokrasi pemerintah adalah birokrasi Golkar. Birokrasi pemerintah tidak lagi bisa dikatakan netral seperti yang diharapkan oleh para pemikir di bidang masing-masing. 
Memang pernyataan yang selalu ditampilkan secara resmi Golkar bukan partai politik, akan tetapi ia ikut main politik melalui pemilihan umum. Bagaimana Golkar bisa dikatakan bukan partai politik, padahal Golkar ikut pemilu, dan pemilu itu sarana politik yang juga diikuti oleh dua parpol lainnya PPP dan PDI. Dengan demikian birokrasi pemerintah telah dikoyak-koyak oleh pengaruh partai politik semenjak awal bangsa ini mengenal partai politik. Dan lebih parah lagi ketika zaman pemerintahan Orde Baru.
Pada pemerintahan Orde Baru pemihakan birokrasi pemerintah kepada Golkar dilakukan secara total berada di segala aspek dan lini pemerintahan. Mulai dari sistem rekrutmen pejabat-pejabat teras, diikuti dengan setiap perencanaan program dan pendanaan, sampai dengan gaya dan perilaku pejabat semuanya sejalan dan seiring dengan yang dilakukan oleh Golkar sendiri. Program perbaikan kampung misalnya yang direncanakan dan dibiayai oleh dinas atau departemen pemerintah, dijadikan sebagai janji Golkar dalam program kerjanya kepada rakyat. Pejabat birokrasi dinas dan atau departemen adalah orang-orang Golkar yang memberitahukan dana dan program kerjanya yang bisa digunakan Golkar dalam kampanye pemilu untuk dijadikan janji-janji Golkar kepada rakyat. Partai-partai lainnya yakni PPP dan PDI sama sekali tidak mempuyai akses ke birokrasi pemerintah sehingga tidak bisa mengumbar janji seperti janji Golkar yang 100% bisa dipenuhi. Demikian pula dalam kepengurusan Golkar tidak lagi bisa dibedakan dengan pejabat-pejabat birokrasi pemerintah. Pengurus Golkar atau fungsionaris Golkar juga dirangkap oleh pejabat pemerintah, mulai dari presiden sebagai pembina di pusat, gubernur dan bupati di daerah sampai dengan para pejabat-pejabat di daerah merupakan fungsionaris Golkar. 
Selama lebih dari 30 tahun keadaan seperti itu berlangsung, bahkan kalau dihitung semenjak bangsa ini mengenal kehidupan partai politik lebih dari 55 tahun, sehingga karenanya amat sulit mengubah atau melakukan reformasi yang membebaskan birokrasi pemerintah dari pengaruh partai politik. Bagaimanapun sulitnya upaya untuk selalu menjadikan birokrasi pemerintah profesional, netral dan bersistem merupakan upaya yang tidak boleh berhenti. 
Memang sebenarnya kehadiran partai politik dalam tatanan birokrasi pemerintah sulit dihindari untuk menjadikan birokrasi netral. Setiap saat partai politik yang memimpin birokrasi pemerintah berinteraksi dengan pejabat karier birokrasi. Pihak mana dulu yang memulai, apakah dari partai politiknya atau dari pejabat birokrasinya, semuanya bisa terjadi. Interaksi seperti inilah yang membangun sistem birokrasi pemerintah yang rentan terhadap intervensi politik.
Gerakan netralitas birokrasi adalah upaya sinergi saling dukung yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam negara dan masyarakat yang menginginkan terbentuknya suatu keadaan politik yang lebih adil dan demokratis, dikaitkan dengan konteks posisi birokrasi. Persyaratan yang diajukan mereka adalah birokrasi tidak boleh partisan (memihak) kepentingan aktor politik jangka pendek dalam pertarungan mendapatkan, memelihara atau memperluas kekuasaan saat bertarung dalam pemilihan umum. Pola suatu gerakan antara lain bisa berciri rangkaian aktifitas yang menyebar atau sporadis, tetapi relatif memiliki suatu kepentingan dan tujuan yang sama. Bentuk gerakan bisa berupa rapat umum, pernyataan ke media massa, menyatakan sikap tuntutan atau dukungan, sikap memberi ancaman atau alternatif lain terhadap lawan kepentingan, termasuk lobilobi aktor di lembaga legislatif dan eksekutif.



DAFTAR PUSTAKA

Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
Syafuan Rozi, Zaman Bergerak Birokrasi di Rombak : Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006

0 Komentar Untuk "SEJARAH POLITIK BIROKRASI DI INDONESIA"

Post a Comment