REFORMASI BIROKRASI KEHUTANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL


Tantangan terhadap kelestarian lingkungan hidup kini menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia. Bahkan sudah menjadi masalah yang menembus batas-batas negara, dan mempertaruhkan eksistensi manusia di muka bumi. Manusia hanyalah salah satu unsur dalam mata rantai kehidupan di bumi, yang menyebabkan ketergantungan pada sistem planet bumi sebagai life support system.
Reformasi birokrasi pada sektor kehutanan di Indonesia harus berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Selain itu harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Antisipasi terhadap tuntutan pelayanan yang baik membawa suatu konsekuensi logis bagi pemerintah untuk memberikan perubahan-perubahan terhadap pola budaya kerja aparatur pemerintah.
Berdasarkan pandangan dan prinsip di atas, sebenarnya telah muncul kesadaran bahwa persoalan pembangunan memiliki dua sisi yang seharusnya selaras. Pada satu sisi, harus dianggap sebagai indikator kemajuan umat manusia, sebab manusia telah memiliki upaya sistematis tertentu demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Sementara itu, pada sisi lain, keberlanjutan lingkungan hidup (ekologis) dan bentuk perubahan masyarakat (pengembangan sosial-budaya) menjadi penting dan merupakan agenda yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Bentuk dan arah perubahan masyarakat (pengembangan sosial-budaya) dan variabel lingkungan hidup harus dimasukkan dalam setiap upaya pembangunan dan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya hutan.
Perihal yang paling mendasar adalah suatu bentuk pengelolaan yang dipersiapkan dan dilaksanakan serta ditetapkan secara bersama-sama dengan pemerintah. Di pihak lain, tentu saja pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Masyarakat sebagai pemanfaat sumberdaya hutan merupakan kekuatan penggerak yang penting pula. Kesadaran masyarakat juga menjadi kunci pokok agar sumberdaya hutan dapat termanfaatkan secara bijak dan lestari. Peran kebijakan pemerintah tentulah diperlukan untuk mempercepat suatu proses kearifan lokal dalam masyarakat ini lebih mandiri dan siap menyongsong perubahan sosial yang semakin memperkuat modal pembangunan.

Reformasi birokrasi di sektor kehutanan merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pada dasarnya kearifan lokal yang sudah tertanam dalam adat dan budaya masyarakat kemudian tidak perlu di dustai dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan hutan ke arah yang bahkan tidak memberikan masyarakat keuntungan. Birokrasi di tuntutmemberikan pelayanan yang baik dan membawa suatu konsekuensi logis bagi pemerintah untuk memberikan perubahan-perubahan terhadap pola budaya kerja aparatur pemerintah. Tujuan dari sebuah usaha pengembangan masyarakat dikatakan berhasil apabila proses yang dilaksanakan menuju ke arah pencapaian tujuan.

Birokrasi di sektor kehutanan membutuhkan pelayanan yang inovatif, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat yang selalu berkembang, oleh karena itu perlu adanya proses dari masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses birokrasi yang berjalan, tujuannya agar tidak ada hak masyarakat yang tercederai.

Oleh : Febrian Chandra
18 April 2018

0 Komentar Untuk "REFORMASI BIROKRASI KEHUTANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL"

Post a Comment