PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah adalah sebuah bentuk perintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem. Peran dari pelayanan dan kebijakan publik sangatlah vital dan penting. Karena pemerintahan dikatakan baik apabila dapat mengelola dan menjalankan pelayanan dan kebijakan publik yang baik. Hal ini akan terjadi apabila aspek aspek didalamnya memiliki itikad yang baik pula, namun hingga saat ini permasalahan mengenai pelayanan dan kebijakan publik masih banyak terjadi dan tak jarang pemerintah daerah mulai mengalami kesulitan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.
1.      Pengendalian
Pemerintah berkedudukan sebagai primus inter pares (bukan pemilik atau penguasa negara dan rakyat), sebagai pamong, yang mengemban tugas memimpin masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam berikhtiar untuk mewujudkan tujuan bernegara, dan sebagai demikian, berkewajiban untuk mempartisipasikan rakyat dalam proses pengambilan putusan rasional untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur. Pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus dilakukan berdasarkan, bersaranakan dan tunduk pada aturan hukum positif dengan mengacu cita-hukum, cita-negara dan tujuan bernegara secara kontekstual.
Pengendalian maraknya perkebunan kelapa sawit di kabupaten merangin tak lepas dari peran sertanya Pemerintah Daerah Merangin, Pemerintah Daerah harus memberikan sanksi teguran tertulis kepada setiap badan usaha maupun perkebunan jika melanggar karena sesuai dengan Pengaturan mengenai teguran tertulis ini termuat dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi
“Sanksi administratif terdiri atas:
a.       teguran tertulis;
b.      paksaan pemerintah;
c.       pembekuan izin lingkungan; atau
d.      pencabutan izin lingkungan.”
Teguran tertulis yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin merupakan penegakkan sanksi administratif yang dapat bersifat preventif yang bertujuan untuk menegakkan peraturan perundangundangan lingkungan. Teguran tertulis merupakan penegakan hukum yang dapat berisi penegakkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya.
Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.
Secara normatif adanya upaya pengaturan ataupun penataan kembali hukum perizinan di daerah saat ini dalam rangka pelaksanaan pemerintah daerah yang desentralistik, demokratik, serta terintegrasinya kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup kedalamnya mnjadi kebutuhan cukup mendesak. Hal ini sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita tentang 4 masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan dalam pembangunan nasional yakni :
a.       masalh reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal kedalam sistem hukum nasional di satu sisi, dan sisi lain juga terhadap hukum yang bersifat netral yang berasal dari perjanjian internasional.
b.      masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih belum dibentuk secara komprehensif sehingga melahirkan berbagai akses antara lain egoisme sektoral dan menurunnya kerjasama antar aparatur hukum secara signifikan.
c.       Masalah pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk meningkatkan akses masyarakat kedalam kinerja pemerintahan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
d.      Masalah pemberdayaan birokrasi atau yang disebutnya sebagai ‘beureucratic engineering” dalam konteks perkembangan hukum dalam pembangunan[1].
2.      Upaya Pembenahan Perizinan
Dalam hal perizinan khususnya didaerah, berdasarkan kondisi yang ada memang terdapat keberagaman pola penanganan. Sejumlah daerah telah berusaha memperbaiki kinerja pelayanan masyarakatnya dengan merombak tata kelembagaan dan sistem yang telah berjalan lama sebelumnya. Bahkan tidak sedikit yang merombak pelayanan perizinan dari sebelumnya kewenangan terdistribusikan ke sejumlah instansi tekhnis yang ada menjadi terpusat dalam wadah pelayanan bersama, yaitu unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA), yang berubah menjadi pelayan terpadu satu pintu (PTSP)[2].
Selain itu pembenahan harus berkonsep pada pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai tujuan antara dalam pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan kedua konsep tersebut merupakan bagian dari konsep pengelolaan lingkungan hidup. Dengan kata lain, makna kosep dan ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup adalah lebih luas dibandingkan dengan konsep dan ruang lingkup pembangunan berwawasan lingkungan hidup[3].
Pentingnya membenahi prosedur perizinan yang pada gilirannya akan memudahkan investasi dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan nasional maupun daerah, namun yang menjadi sorotan terhadap iklim investasi di Indonesia adalah persoalan transparansi dan prosedur perizinan yang dipersepsikan masih berbelit-belit, dalm hal ini pemerintah mulai menunjukkan keberadaannya dengan adanya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  bersama petugas penghubung kementerian/ lembaga yang ditempatkan di PTSP akan menyusun business process perizinan end to end setiap sektor usaha. Kemudian, penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan, percepatan penetapan izin dari SOP yang ada.
Pemerintah telah mulai bergerak cepat untuk melakukan pembenahan Perizinan dan telah mulai dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Umum Pengaturan Tatalaksana Perizinan Dan Non Perizinan, di Rancangan Peraturan Pemerintah itu dijelaskan Metode peningkatan kualitas tatalaksana perizinan dan non perizinan dilakukan melalui:
a.       modernisasi, dengan memperbaiki cara dan proses sesuai standar modern, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
b.      minimalisasi, dengan menyederhanakan struktur vertikal dan horizontal, persyaratan perizinan dan menetapkan standar prosedur, serta menghilangkan tumpang tindih pengaturan.
c.       marketisasi, dengan cara melibatkan sektor swasta dalam pelayanan publik dan transfer nilai serta mengurangi beban kerja birokrasi.
d.      efisiensi pengeluaran, dengan cara semaksimal mungkin mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan dan penetapan perizinan dan non perizinan.
e.       desentralisasi manajemen, dengan cara memperbaiki kualitas tatalaksana perizinan dan non perizinan melalui pelimpahan wewenang pembuatan keputusan perizinan dan non perizinan kepada unit yang terkait langsung dengan pembuatan dan penetapan perizinan dan non perizinan.
Aspek perizinan sangat menentukan keberhasilan pembukaan perkebunan. Proses pencadangan lahan sampai dengan keluarnya  SK HGU biasanya memakan waktu yang cukup panjang (sampai 5 tahun). Untuk itu, diperlukan suatu tindakan untuk menyiasati keadaan ini supaya perkebunan dapat di bangun. Hal ini dimungkinkan karena setelah keluar izin usaha perkebunan, pengusaha dapat segera melakukan budidaya tanaman.
Adanya tumpang tindih antara izin lokasi untuk pengembangan perkebunan dengan kuasa pertambangan  dapat menimbulkan masalah yang serius. program tanam menjadi terhambat karena pengusaha pertambangan tidak memperkenankan land clearing oleh pihak perkebunan, sedangkan keterlambatan jadwal land clearing menimbulkan masalah di pembibitan, bibit yang sudah terlanjur tua akan menimbulkan masalh pada saat ditanam kelak[4].
Dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjelaskan tentang prinsip-prinsip Pelayanan Publik, yaitu:
1.      Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2.      Kejelasan
a.       Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
b.      Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
c.       Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
3.      Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4.       Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5.      Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6.      Tanggungjawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau penjabat yang ditunjuk, bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan /persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7.      Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (Telematika).
8.      Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.     
9.      Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10.  Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.



[1] I Made Arya Utama, Hukum Lingkungan :  Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, 2009,  hlm 9-10
[2] Sri Pudyatmoko,Perizinan : Problema dan Upaya Pembenahan,2009, hal 174
[3] I Made Arya Utama, op. cit. hlm 57
[4] Iyung Pahan, Panduan Lengkap Kelapa Sawit : Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir,2007,penebar swadaya, hlm 13

0 Response to "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT"

Post a Comment