MAKALAH PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MERANGIN

BAB I
PENDAHULUAN
  A.    LATAR BELAKANG
Pemerintah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warganya. Untuk itu pemerintah harus bersipat proaktif bukan sebaliknya hanya menunggu. Peran penguasa dalam berbagai kegiatan warga semakin nyata. Salah satu campur tangan penguasa yang terasa sampai saat ini adalah melalui stelsel perizinan. Melalui perizinan pemerintah mencampuri, mengarahkan, bahkan juga mengendalikan berbagai aktivitas dan sepak terjang warganya. Dan dipandang di masyarakat sebagai masalah karena dirasakan sebagai hambatan.
Dalam rangka usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup diperlukan adanya pengendalian yang penuh terhadap lingkungan hidup agar dapat tercapainya keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana.
Sejak 2 (dua) abad lampau para ilmuwan telah mempersoalkan terdapatnya deret pertumbuhan yang berbeda antara perkembangan jumlah penduduk dengan pertumbuhan pangan. Pertumbuhan penduduk melonjak secara cepat melalui deret ukur, dan jauh meninggalkan pertumbuhan pangan yang berkembang dengan deret hitung. Permasalahan ini membawa kepada tantangan yang rumit dan saling berkaitan serta menghadirkan sebuah persoalan yang penting, yaitu bagaimanakah sistem hukum dapat menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini[1].
Pembangunan di sektor perkebunan kelapa sawit akhir akhir ini sangat berkembang pesat pada tahun 2014 luas area lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 10,9 juta Ha. Luas areal menurut stataus pengusahaannya tahun 2014 Perkebunan milik rakyat seluas 4,55 juta Ha atau 41,55% dari total luas areal, milik negara (PTPN) seluas 0,75 juta Ha atau 6,83% dari total luas areal, milik swasta seluas 5,66 juta Ha atau 51,62%, swasta terbagi menjadi 2 (dua) yaitu swasta asing seluas 0,17 juta Ha atau 1,54% dan sisanya lokal. Direktorat Jenderal Perkebunan mengungkapkan bahwa Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peran penting bagi subsektor perkebunan.
Namun di dalam semua pertumbuhan itu menimbulkan masalah tersendiri bagi lingkungan, banyak Badan Usaha maupun Masyarakat tidak menegetahui dampak lingkungannya, bahkan banyak sekali Perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin, ini jelas merupakan sebuah hal yang sangat perlu diperhatikan, karena Perkebunan kelapa sawit berhubungan dengan lahan, dan lahan berhubungan dengan hutan, dan hutan berhubungan dengan keseimbangan hidup manusia. Dan perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan, praktek konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi penyebab utama bencana alam seperti banjir dan tanah longsor Dampak negatif terhadap lingkungan menjadi bertambah serius karena dalam prakteknya pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan di kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi
Di Kabupaten Merangin Perkebunan Kelapa Sawit menjadi fenomena tersendiri didalam masyarakat, masyarakat dan badan usaha seakan berlomba lomba untuk membuka lahan Perkebunan Kelapa Sawit, dari Sumber Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin luas lahan yang digunakan sebagai Perkebunan kelapa sawit mencapai 53.208 Ha, ini jelas menunjukkan bahwa dengan lahan yang seluas itu memang sangat diperlukanlah sebuah peayanan perizinan yang transparan dan akuntabel, karena ini kaitannya dengan lingkungan.
Perkebunan  kelapa sawit perlu dikendalikan dengan sistem manajemen penngendalian terstruktur yang telah diatur di pasal 13, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
1.      Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2.      Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.       pencegahan;
b.      penanggulangan; dan
c.       pemulihan.
3.      Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing[2].

  B.     RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang tersebut dapat diambil suatu perumusan masalah diantaranya :
1.      Mengapa perkebunan  kelapa sawit harus memiliki izin usaha perkebunan (IUP-B, IUP-P, IUP) ?
2.      Apa langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam pengendalian izin perkebunan kelapa sawit ?
3.      Bagaimana dampak lingkungan perkebunan kelapa sawit di Merangin?



[1] Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan indonesia, 2012, hlm 1-2
[2] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Untuk Melihat Penuh isi Makalah silakan Download pada link bawah ini

0 Response to "MAKALAH PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MERANGIN"

Post a Comment