Hukum perjanjian dan adat

Hukum humaniter internasional didasarkan pada sejumlah besar perjanjian, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan mereka, dan serangkaian konvensi dan protokol lainnya yang mencakup aspek-aspek tertentu dari hukum konflik bersenjata. Ada juga yang substansial hukum adat yang mengikat semua negara dan pihak yang terlibat konflik. Batas perang cara dapat dilakukan telah ada selama berabad-abad, tetapi sampai 1.864 mereka untuk kebiasaan tak tertulis yang paling bagian. Pada tahun itu Konvensi Jenewa Pertama diadopsi. Hal ini terbukti menjadi yang pertama dari banyak perjanjian membatasi cara perang yang dilancarkan.

Ini bagian dari situs web berisi link ke teks utama hukum kemanusiaan internasional (IHL), komentar pada aplikasi mereka dan artikel akademis tentang pengembangan IHL itu. Hal ini juga memberikan informasi tentang status ratifikasi perjanjian. Inti dari IHL adalah Konvensi Jenewa. Naskah awal tahun 1864 direvisi dan menampilkannya kembali pada tahun 1906 dan lagi pada tahun 1929. Versi sekarang mereka diadopsi pada tanggal 12 Agustus 1949, di tengah Perang Dunia II, dan sekarang dikenal sebagai "empat Konvensi Jenewa". Mereka telah mencapai ratifikasi universal. IHL meliputi dua bidang utama, perlindungan terhadap orang-orang yang tidak, atau tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran dan pembatasan pada cara dan metode peperangan seperti senjata dan taktik.

Konvensi Jenewa Pertama tahun 1949 mencakup perlindungan dan perawatan bagi yang terluka dan sakit dari konflik bersenjata di darat. The Jenewa Kedua Konvensi menyangkut perlindungan dan perawatan bagi yang terluka, sakit dan terdampar dari konflik bersenjata di laut. The Jenewa Ketiga Konvensi berkaitan dengan perlakuan terhadap tawanan perang. Konvensi Jenewa Keempat menyangkut perlindungan warga sipil di masa perang. Sejak 1949 tiga Protokol telah ditambahkan ke Konvensi Jenewa. Protokol Tambahan I tahun 1977 berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata internasional. Protokol Tambahan II tahun yang sama meliputi perlindungan korban non-internasional konflik bersenjata. Protokol Tambahan III tahun 2005 menciptakan sebuah lambang pelindung baru, kristal merah, di samping salib merah yang ada dan bulan sabit merah.

IHL juga mencakup serangkaian perjanjian lain yang berkaitan dengan senjata tertentu, taktik atau orang yang dilindungi dan benda-benda seperti Konvensi 1.954 tentang Perlindungan Properti Budaya selama konflik bersenjata, tahun 1972 Konvensi Senjata Biologi, Konvensi 1980 tentang Senjata Konvensional, Konvensi 1.993 Senjata Kimia dan tahun 1997 Konvensi Ottawa pada ranjau anti-personil. Selain hukum perjanjian, ada tubuh besar hukum kemanusiaan internasional adat. Hal ini telah katalog dalam sebuah studi besar oleh ICRC dan diterbitkan oleh Cambridge University Press. Studi ini memberikan analisis yang komprehensif dari aturan adat yang berlaku untuk konflik bersenjata berdasarkan praktik Negara.

0 Response to "Hukum perjanjian dan adat"

Post a Comment